Tim Editor
ERA.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD membalas argumen Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka terkait pencegahan pembalakan ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
Hal itu disampaikan dalam segmen kedua debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Awalnya, Gibran menyebut, sangat mudah untuk mencegah pembalakan liar, salah satunya dengan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembalakan liar.
"Dari pasangan Prabowo-Gibran, simpel saja solusinya, IUP-nya dicabut, izinnya dicabut. Karena sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan 4 dan Pancasila ke 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ucap Gibran.
Menanggapi pernyataan itu, Mahfud lantas menegaskan bahwa mencabut IUP sebuah perusahaan tidak semudah perkataan. Sebab, banyak mafia yang bermain.
"Ya cabut saja IUP-nya. Ya itu masalahnya, mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya," tegas Mahfud.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku punya banyak pengalaman soal proses pecabutan IUP sebuah perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.
Pengalamannya itu bahkan diperkuat dengan data milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut bahwa pertambangan ilegal banyak dibeking oleh aparat penegak hukum.
"Saya sudah kirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung padahal. Itu begitu," kata Mahfud.
"Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan, untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di beking oleh apara-aparat dan pejabat. itu masalahnya," pungkasnya.
