Jokowi-Prabowo Makan Bakso Bareng, Ganjar: Itu Simbol Dukungan Tapi Makin Bagus Kalau Ada Statemen Terbuka

| 30 Jan 2024 09:44
Jokowi-Prabowo Makan Bakso Bareng, Ganjar: Itu Simbol Dukungan Tapi Makin Bagus Kalau Ada Statemen Terbuka
Capres, Ganjar Pranowo. (Antara)

ERA.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menilai, sikap Presiden Joko Widodo yang mengajak Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto makan bakso bersama di Magelang, Jawa Tengah merupaka simbol dukungan politik untuk kubu pasangan calon nomor urut dua.

"Saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi ke mana," kata Ganjar kepada wartawan di Kota Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024).

Meski begitu, dia berharap Jokowi segera membuat pernyataan terbuka ke mana arah dukungan politiknya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan di tengah publik.

Dia mengaku juga akan menghormati sikap Jokowi jika berterus terang, sekalipun dukungan kepala negara tidak untuk pasangan Ganjar-Mahfud MD.

"Buat kami makin bagus apalagi kalau ada statement terbuka, sehingga nanti tidak ada interprestasi lain, dan kami sangat menghormati itu," kata Ganjar.

Lebih lanjut, mantan gubernur Jawa Tengah itu berkelakar, bisa saja setelah makan bakso, Jokowi bakal mengajak Prabowo wisata kuliner dengan mencicipi soto hingga gudeg.

"Mungkin habis itu makan soto, habis itu makan gudeg, boleh saja," ucapnya.

Sebagai informasi, usai meresmikan Gedung Graha Utama Akadami Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1), Presiden Jokowi mengajak Menhan Prabowo Subianto makan bakso di Pasar Desa Bandongan.

Jokowi dan Prabowo berbincang selama 20 menit sambil menyantap bakso.

Kepada awak media, Jokowi tak menjawab saat disinggung soal kapan akan berkampanye untuk putranya. Dia hanya menjawab hanya sebatas makan bersama sama dengan Prabowo.

"Ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng, udah gitu," kata Jokowi.

Beberapa waktu yang lalu, Jokowi sempat menyampaikan bahwa pejabat publik termasuk menteri dan presiden boleh memihak dan berkampanye saat pemilu.

Rekomendasi