Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengatakan, tim hukum pihaknya sedang mengusut dugaan tumpukan bantuan sosial (bansos) di kantor DPD Golkar Yogyakarta.
Dia mengklaim sudah mengantongi bukti-bukti berupa sejumlah foto, bahwa ada bansos yang ditumpuk untuk kepentingan politik.
"Tim hukum sedang memproses hal itu. Jadi kami mendapatkan foto-fotonya terutama dari Yogyakarta,” kata Hasto kepada wartawan di Jakarta yang dikutip pada Senin (5/2/2024).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menduga, tumpukan bansos di kantor DPD Golkar Yogyakarta bakal dipolitisasi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Seharusnya, bansos merupakan program pemerintah untuk kepentingan rakyat. Bukan dimanfaatkan demi elektoral. "Bansos itu harus digunakan benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pemberi," kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto juga bicara soal kekompakan capres nomor urut satu, Anies Baswedan dan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo ketika membahas soal bansos.
Diketahui, Ganjar dan Anies kompak mengkritisi pembagian bansos saat debat kelima Pilpres 2024. Momen ini terjadi ketika eks Gubernur Jawa Tengah itu menanyakan cara agar bantuan dari pemerintah itu tidak diklaim kalangan tertentu, tepat sasaran, hingga tidak menimbulkan kecemburuan.
Menurut Hasto, isu politisasi bansos memang sengaja dijadikan umpan lambung oleh Ganjar kepada Anies.
Diketahui, Ganjar dan Anies kompak mengkritisi pembagian bansos saat debat kelima Pilpres 2024. Momen ini terjadi ketika eks Gubernur Jawa Tengah itu menanyakan cara agar bantuan dari pemerintah itu tidak diklaim kalangan tertentu, tepat sasaran, hingga tidak menimbulkan kecemburuan.
"Itu sebenarnya sebuah umpan lambung dari Pak Ganjar. Karena kita melihat, bansos itu digeser maknanya. Padahal, bansos adalah komitmen untuk rakyat kecil, bukan untuk pemberi," kata Hasto.
Adapun umpan lambung dari Ganjar disambut Anies dengan menyindir bahwa bansos harusnya difokuskan untuk penerimanya, bukan pemberinya, sehingga pembagiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan.
Hasto mengaku sependapat dengan jawaban Anies. Sebab, hal tersebut juga dirasakan pihaknya.
"Sehingga, kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar juga merasakan sebagai sosok yang blusukan tidur di rumah rakyat banyak sekali yang tidak tepat sasaran. Maka bansos harus diawali dengan suatu komitmen ideologi wong cilik, tetapi dengan data yang baik. Makanya, Pak Ganjar menyempurnakan melalui KTP Sakti,” pungkasnya.
