Tim Editor
ERA.id - Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, masalah terbesar dalam Pemilu 2024 tidak terjadi pada hari pencoblosan atau saat di tempat pemungutan suara (TPS). Namun, dugaan pelanggaran sudah terjadi sebelum masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024.
Anies menyebut, temuan dugaan pelanggaran itu berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN AMIN).
"Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS," kata Anies, Selasa (20/2/2024).
Dia mengungkapkan, dugaan pelanggaran itu berupa kegiatan-kegiatan, seperti adanya tekanan yang mempengaruhi pilihan paslon masyarakat. Sehingga aspirasi rakyat tidak lagi didasarkan pada kejujuran.
"Jadi begini, kami melihat praktik-praktik tekanan, imbalan pra-TPS ini yang berpotensi menjadi permasalahan. Bila tidak ada praktik itu, maka ini belum tentu satu putaran. Inilah yang harus dijaga bersama-sama," ungkap dia.
Anies menekankan, proses demokrasi harus berdasarkan pada sikap jujur. Sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik.
"Maka pilpres, pemilu harus dijalankan dengan kejujuran," ujar Anies.
"Dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat. Sebagian ada aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS," sambungnya.
Oleh sebab itu, Anies mengajak seluruh masyarakat apa pun pilihannya dalam pilpres harus sama-sama memilih paslon capres-cawapres dengan jujur.
"Nah, tapi karena praktik-praktik begini tidak mudah untuk dibuktikan. Karena itu kami ingin mengajak semua pemilih (paslon nomor urut) 1, pemilih 2, dan pemilih 3, pilihan capresnya-cawapresnya boleh beda, tapi pilihan pilres jujur ya harus sama," jelas Anies.
