Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo memanggil seluruh menteri untuk membahas sejumlah isu krusial dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Salah satu pembahasan yang disampaikan adalah terkait dengan transisi kepemimpinan. Jokowi mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 harus menjadi jembatan yang mengakomodasi program kerja presiden berikutnya.
"RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi dikutip dari Antara.
Demikian pula dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, APBN 2025 akan dijalankan oleh presiden terpilih.
"Sambil menunggu hasil perhitungan resmi KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ujar Jokowi.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa transformasi ekonomi yang telah dijalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut.
"Sehingga, kebijakan postur makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi," ujarnya.
