Tim Editor
ERA.id - Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya bakal turut mengawasi pelaksanaan program makan siang gratis yang dijanjikan oleh pasangan pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia pun mengusulkan agar pembagian makan siang gratis itu menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pahala menyebut, usulan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Sehingga penyalurannya juga bisa tepat sasaran.
“Terbuka saja siapa yang menerima, kan ada DTKS. Paling itu sangkutan dengan instrumen yang ada saja. Jangan cap, cip, cup milih orang baru,” kata Pahala kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).
“Ceritanya kan sama tuh, kalau (program) massal se-Indonesia (biasanya) salah orang,” sambung dia.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK ini juga mengungkapkan, Stranas PK akan memerhatikan proses pengadaan barang dan jasa dalam program makan siang gratis. Sebab, jelas dia, selain permasalahan data, dua hal tersebut kerap menjadi celah praktik korupsi.
Pahala mengatakan, pihaknya berencana menghubungi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mempelajari tentang metode pengadaan hingga distribusi program tersebut.
“Kami lihat dulu detailnya seperti apa, baru kami lihat kira-kira di mana lah ada potensi yang kami cegah korupsinya,” jelas Pahala.
“Kami ingin lihat mekanisme sampai ke bawah kayak apa, nanti kami lihat. Dugaan saya sih, Pak Suharso pasti mengajak Stranas PK juga gimana sih pengamanannya,” imbuh dia.
Seperti diketahui, salah satu program andalan Prabowo-Gibran dalam makan siang gratis serta susu gratis bagi anak dan ibu hamil. Hal ini mereka sampaikan ketika kampanye Pilpres 2024.
