Tim Editor
ERA.id - Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno tak mempersoalkan rencana presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya nanti. Namun, Try mengingatkan Prabowo agar tidak asal-asalan dan ceroboh dalam merealisasikan wacana tersebut.
"Tambah lagi, enggak apa-apa, asal jangan ceroboh. Nambah asal nambah, itu namanya, patah tulang. Jangan begitu," kata Try saat ditemui di kediamannya, Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
Purnawirawan Jenderal TNI ini mencontohkan, kabinet pemerintahan pada masa Presiden ke-2 RI Soeharto juga saat itu dianggap 'gemuk'. Namun, Try menyebut, penambahan kementerian harus dilakukan sesuai kebutuhan dan demi kemajuan bangsa.
"Pak Harto dulu, kita itu negara menengah, maju belum, kurang enggak. Baru akan take-off, di sini ada banyak masa yang baru. Menterinya gemuk, enggak apa, menteri kasih wakil menteri. Kaderisasi," jelas Try.
Disamping itu, Try juga menekankan bahwa banyak atau sedikitnya jumlah kementerian bukanlah jaminan untuk memajukan bangsa. Misalnya, jelas dia, Jepang bisa menjadi negara maju, meski jumlah kabinet di pemerintahan cenderung sedikit.
"Jadi kecil besar itu tergantung kemajuan bangsanya. Jepang kan itu cuma 14, paling tinggi. Tapi mereka itu kecil-kecil (orangnya) tapi otaknya maju," kata dia.
Sebelumnya, Calon presiden terpilih, Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk 40 kementerian dan lembaga di pemerintahannya nanti. Jumlah itu dinilai gemuk untuk satu kabinet.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memberikan dukungan.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik orang itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
Menurutnya, Indonesia adalah negara besar, sehingga perlu banyak tenaga untuk mengelolanya. Oleh karena itu, wajar apabila di pemerintahan mendatang memiliki banyak kementerian.
"Tantangan kita besar, target target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," kata Habiburokhman.
