Tim Editor
ERA.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri hanya menjalin kerja sama politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi menjaga hukum dan demokrasi.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani saat membacakan 17 rekomendasi eksternal yang diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V partai, Minggu (26/5/2024).
“Merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat dan peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Puan dalam penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara.
Puan menyebut, rekomendasi ini disampaikan sebagai sikap konsisten untuk menjaga demokrasi. Dia menjelaskan, permintaan itu diusulkan setelah mendengar suara dari DPC dan DPD PDIP.
Puan menyebut, Megawati memiliki kewenangan penuh untuk menentukan sikap politik PDIP sesuai AD/ART. Pernyataan ini masuk dalam rekomendasi pada poin 16 dari 17 yang dihasilkan.
“Rakernas V Partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun interasional. Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis,” jelas Puan.
“Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai didalam menghadapi transisi pemerintahan kedepan. Oleh karena itu Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” sambungnya membacakan rekomendasi tersebut.
