Tim Editor
ERA.id - Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) meminta agar Bareskrim Polri dapat mengambil alih soal dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Karena kasus ini pernah dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Namun penyidikannya tak dilanjutkan.
"Sugiri Sancoko sendiri sudah pernah diperiksa (di Polda Jatim tahun 2022), tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Makannya kita datang kesini untuk mendorong Bareskrim agar mengambil alih kasus tersebut," ucap Ketua FKMK, Sutikno di Bareskrim Polri dikutip Selasa (5/6/2024).
Ia juga telah mengirim surat epada Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada terkaiat kasus tersebut dengan melampirkan bukti-bukti.
"Agar secepatnya diambil, wong sudah dua tahun disidik sama Polda. Paling kalau ditindaklanjuti hanya butuh keterangan saksi ahli sudah cukup untuk menetapkan tersangka," ujarnya.
Sutikno menduga ijazah strata 1 (S1) yang dipakai Sugiri untuk maju pada Pilkada 2020 dan utuk mendaftar S2 di Universitas Dr Soetomo adalah palsu. Sebab, nomor pokok mahasiswa (NPM) yang tertera di ijazah Sugiri tidak sesuai dengan data pada laman resmi Pangkalan Data Dikti.
"Ada nomor induknya kita cek di Dikti (tapi) nama orang lain. Nomor seri (ijazah) ini enggak sesuai aturan, (NPM) ini milik orang lain, terus ini ternyataa SK untuk universitas lain," ujarnya.
Dalam hal ini, ia membantah adanya indikasi politis dalam pelaporan yang dilayangkannya. "Kita enggak ada indikasi itu. Saya hanya melihat ini kasus dua tahun enggk jalan-jalan itu ada apa. Saya selidiki sendiri, kemudian saya temukan itu dan saya laporkan," tambahnya.
Sebelumnya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko kooperatif memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim prihal kasus dugaan ijazah palsu.
"Maka saya harus menghadiri sebagai warga negara yang baik dan taat hukum," kata Sugiri di Ditreskrimum Polda Jatim, Selasa (15/2/2022).
Sugiri membantah terkait tuduhan yang ditujukan kepadanya. Bahkan, dirinya mengaku benar-benar sekolah.
