Tim Editor
ERA.id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali menggelar seminar nasional sebagai rangkaian acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Tentrem, baru-baru ini.
Di seminar nasional yang bertajuk "Peningkatan Kualitas Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan melalui Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia 2024" dalam Momentum Harganas ke-31, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, mengatakan, dokumen blueprint perlu dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan kependudukan.
Selain itu, dokumen blueprint tersebut juga pentingnya untuk memperkuat pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) baik untuk tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia dan GDPK siap berkontribusi dan berkonvergensi dalam mewujudkan Indonesia emas 2045," ujar Boni, seraya menyinggung tentang dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Rancangan RPJPN ini berisi 8 Agenda Pembangunan, 17 Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 Indikator Utama Pembangunan.
Program-program pengendalian penduduk dan KB yang terangkum dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) diharapkan dapat tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan bidang pengendalian penduduk dan KB merupakan urusan wajib dilaksanakan di seluruh pemerintah daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
BKKBN selaku pengampu urusan tersebut di tingkat nasional siap membantu serta membina pemerintah daerah untuk menjalankan amanat ini.
Boni menambahkan, salah satu isu besar lainnya yang dihadapi saat ini adalah isu disparitas, yaitu adanya kesenjangan pembangunan antara Indonesia bagian timur dan bagian barat.
"Upaya percepatan pemerataan pembangunan adalah dengan memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujarnya.
Menurut Boni, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan salah satu perwujudan sosial engineering di Indonesia. Diharapkan ada pusat pertumbuhan baru di wilayah tengah Indonesia sehingga pembangunan menjadi lebih merata.
Terkait hal itu, dihadirkan Otorita dari IKN, Dr. Suwito, SKM, M.Kes; dan Direktur Pelayanan Dasar IKN. Hadir juga sebagai pembicara Muhammad Cholifihani, SE, MA, Ph. D, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Juga sebagai pembicara Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB, Asdep Peningkatan Kualitas Kependudukan dan
Keluarga Berencana Kemenko PMK; serta Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D, Rektor Universitas Yarsi.
Hadir juga Joune JE Ganda, SE, MAP, MM, M.Si, Bupati Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang memaparkan praktik baik pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS).
Kabupaten Minahasa Utara berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 20,50 persen (SSGI 2022) menjadi 10,90 persen (SKI 2023).
