Tim Editor
ERA.id - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ia mengaku terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya.
"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," kata Mahfud lewat akun X-nya, Selasa (9/7/2024).
Mahfud mengatakan secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang.
"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," katanya.
Ia menjelaskan ada vonis Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-IX/2011 yang isinya 'jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain'.
"Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," katanya.
Terkait hal ini, Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai gaya hidup mewah memang menjadi penyakit. Karena itu, hal ini menjadi masukan bagi komisinya untuk meneliti ulang konstruksi anggaran.
"Itu terjadi karena sampai sekarang DPR cuma bisa membahas anggaran memang di tahapan 1, tidak sampai ke tingkatan 3. Tentu ini menjadi catatan kita akan memanggil juga Sekjen KPU dan lain-lain agar betul-betul memerhatikan itu," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Lebih lanjut, Mardani menambahkan KPU pernah menggunakan jet pribadi dengan alasan ada sejumlah titik yang harus dijangkau. Sementara itu, titik tersebut tak bisa dijangkau dengan pesawat umum.
Saat ditanya soal kemungkinan untuk mengganti komisioner KPU sebelum pilkada digelar, ia menegaskan tak semua komisioner KPU bisa langsung diganti semua. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pergantian tersebut.
"Kalau pilkada, kalau pergantian sekarang akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek. Kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud tetapi dengan segala kekurangan sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan akan berantakan," kata Mardani.
