Tim Editor
ERA.id - Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), Puan Maharani menyinggung soal demokrasi bisa berjalan pada arah yang salah di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini Puan sampaikan saat sidang tahunan MPR-DPR RI di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jakarta, Jumat (16/8/2024). Awalnya, dia mengatakan, dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa; rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa.
"Hakikat demokrasi adalah untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya," kata Puan.
"Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat," sambungnya menjelaskan.
Lebih lanjut dia menekankan, konstitusi di Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi, yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ia menyebut, Indonesia adalah negara hukum; setiap warga negara kedudukannya sama dalam hukum.
"Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif," jelas Puan.
"Keseimbangan kekuasaan antar cabangcabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," tambah dia.
