ERA.id - Ketua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid menyebut, nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar. Ia mengatakan, sejauh ini mayoritas di internal partai berlogo pohon beringin tersebut telah menyetujui Bahlil untuk maju menggantikan Airlangga Hartarto.
"Sejauh ini iya (Bahlil calon tunggal)," kata Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (16/8/2024).
Nusron menyampaikan, kemungkinan besar proses pemilihan ketua umum akan berlangsung secara aklamasi.
"Sejauh ini iya," ujarnya.
Meski demikian, Nusron membantah isu yang menyebutkan adanya arahan dari Presiden Joko Widodo dalam proses pergantian ini. Dia menegaskan bahwa tidak ada campur tangan presiden.
"Enggak ada, enggak ada arahan pak presiden," tegas Nusron.
Sebagai informasi, Airlangga Hartarto secara mendadak menyatakan mundur diri dari posisi ketua umum Partai Golkar pada Minggu (11/8). Alasannya karena urusan pribadi.
Menyusul hal tersebut, sosok Bahlil Lahadalia disebut-sebut bakal menggantikan posisi Airlangga. Bahkan, politisi senior Partai Golkar Idrus Marham secara terang-terangan mendukung Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Bahlil memenuhi syarat memimpin partai berlambang pohon beringin.
Hal itu sekaligus menjawab tudingan sejumlah pihak menolak sosok Bahlil, dengan alasan tak memenuhi syarat maju sebagai ketua umum.
"Sudah mulai juga, sudah mulai menolak ada pernyataan mengatakan Bahlil tidak memenuhi syarat," kata Idrus di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (13/8).
"Ya saudara Bahlil adalah memenuhi syarat," tegasnya.
Dia menjelaskan, pada saat kepmimpinan Aburizal Bakrie, Bahlil pernah menjabat sebagai bendahara DPD Golkar Papua. Hal itu dibuktikannya dengan menunjukan surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Golkar.
Dengan begitu, menurutnya Bahlil memenuhi syarat yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, bahwa syarat menjadi ketua umum harus pernah menjadi pengurus DPP satu periode atau pengurus DPD I Partai Golkar.
"Di dalam AD/ART kan sudah jelas bahwa salah satu syarat mutlak harus dipenuhi adalah untuk menjadi calon ketua umum adalah pernah menjadi pengurus DPP satu periode atau organisasi pendiri, atau pengurus satu tingkat di bawahnya yaitu DPD I Partai Golkar di mana pun dia," paparnya.
Lebih lanjut, dia juga mengklaim bahwa Bahlil sudah mengantongi dukungan dari 30 DPD yang menghendakinya jadi ketua umum Partai Golkar. Hanya ada beberapa daerah yang belum menyatakan dukungan.
"Saya punya keyakinan itu, jadi kalau sudah kaya gini, bahkan pikirannya bagus untuk menjadi ketua umum," kata Idrus.