Tim Editor
ERA.id - Beredar sebuah surat dari sejumlah politisi senior Partai Golkar yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu berisi permintaan kepada Jokowi untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto.
Surat itu ditandatangani sejumlah politisi senior Partai Golkar pada 14 Agustus 2024, di antaranya Mohamad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisjam, Musfihin Dahlan, Agusman Efendi dan Riswan Tony.
"Kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024," tulis surat tersebut dikutip Senin (19/8/2024).
Diketahui pada hari ini, Bahlil Lahadalia dan Ridwan Hisjam mendaftar sebagai bakal calon (bacalon) Ketum Golkar. Dikonfirmasi ke Bahlil, dia mengaku tak mengetahui surat tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini meminta awak media untuk menanyakan hal itu ke pembuat surat.
"Dan karena surat tidak ditujukan kepada saya, maka saya tidak mempunyai legal standing untuk menjawabnya. Jadi saya menghargai demokrasi, silahkan saja main dalam kerangka aturan yang telah ditetapkan oleh SC (steering committee)," kata Bahlil di gedung DPP Golkar, Senin (19/8/2024).
Di tempat yang sama, Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas Partai Golkar, Adies Kadir menyebut jika pihaknya telah membuat aturan yang telah ditetapkan sesuai AD/ART partai dalam proses pendaftaran hingga pemilihan calon Ketum Golkar.
"Aturan-aturan di SC sudah jelas ya, jadi sudah jelas. Jadi kita ikuti aturan saja sesuai dengan AD/ART," kata Adies Kadir.
