Tim Editor
ERA.id - Ketua DPR Puan Maharani merespons rencana penambahan jumlah komisi di parlemen di periode baru ini. Rencana tersebut untuk mengakomodasi tambahan kementerian dan lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dia menjelaskan, setelah pelantikan dan penetapan pimpinan DPR periode 2024-2029, maka agenda selanjutnya adalah penetapan alat kelengkapan dewan (AKD).
"Mekanismenya setelah penetapan dan kemudian pelantikan pimpinan baru, kita akan lakukan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian menentukan berapa komisi, berapa AKD," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Dalam pembahasan AKD, Puan akan membahasnya bersama pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.
"Tadi kan sudah ada pimpinan fraksi dalam rapim dan nanti musyawarah dan mufakat yang akan kami lakukan bersama-sama dengan pimpinan yang baru, itu dulu," imbuhnya.
Namun dia belum memberi kepastian apakah komisi tetap berjumlah 11 sembari menunggu kepastian jumlah kementetian dan lembaga di pemerintahan Prabowo. Adapun pelantikan presiden terpilih akan digelar pada 20 Oktober 2024.
Puan mengatakan, penambahan komisi akan dibahas dalam rapat selanjutnya.
"Kita lihat nanti dalam rapat selanjutnya setelah hari ini," pungasnya.
