Tim Editor
ERA.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 belum membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk penambahan komisi. Sejak dilantik pada Selasa (1/10), sebanyak 580 legislator belum langsung bekerja.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pimpinan DPR akan segera membahas pembentukan AKD setelah parlemen mengetahui komposisi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Secepatnya akan kami bahas sesuai dengan mekanisme setelah sudah ada berita bagaimana rencana presiden terpilih ke depan terkait dengan kabinet yang akan datang, dan rencana pelantikan yang akan datang itu diumumkannya kapan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Pimpinan DPR memastikan akan menyelesaikan pembentukan AKD sebelum presiden dan wakil presiden terpilih dilantik. Adapun pelantikan digelar pada 20 Oktober 2024.
"Insyaallah akan diumumkan dan kami selesaikan sebelum kabinet yang akan datang diumumkan," kata Puan.
Terkait dengan kerja-kerja DPR selama AKD belum terbentuk, Puan memastikan tetap berjalan. Menurutnya, banyak hal yang harus dibahas dalam proses pembentukan AKD.
Misalnya, para anggota DPR baru harus melakukan konsolidasi terkait dengan tugas dan fungsi legislatif dengan fraksi masing-masing.
"Kita masih banyak yang harus diselesaikan, harus konsolidasi internal, mereka harus lebih memahami seperti apa DPR, kemudian konsolidasi fraksi, kita akan menetapkan dulu pimpinan fraksi," kata Puan.
"Mereka juga harus saling bertemu. Masih banyak lagi pertemuan terkait apa itu DPR dan sebagainya, ini kan waktunya hanya seminggu sebelum penetapkan komisi-komisi dan penetapan AKD-AKD," imbuhnya.
Terpisah, anggota DPR Fraksi PDIP Said Abdullah memastikan, jumlah komisi di periode ini akan bertambah menjadi 13. Di periode lalu, jumlah komisi hanya ada 11.
Namun, pembagian mitra kerja untuk tiap-tiap komisi masih harus menunggu nomenklatur kabinet pemerintahan yang baru.
"Sampai saat ini, komisi disiapkan 13. Namun nomenklatur dari setiap komisi, mitranya itu akan ditentukan setelah kemitraan ditetapkan oleh presiden terpilih sesuai dengan kebutuhannya," kata Said.
Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2014-2024 itu mengungkapkan, rapat pimpinan untuk pembahasan AKD dan komisi-komisi akan digelar pada 13-15 Oktober 2024.
"Insyaallah tanggal 13, 14, 15 kami akan rapat dengan fraksi-fraksi, dipimpin oleh pimpinan DPR supaya begitu presiden terpilih di DPR sudah siap semua komisi," kata Said.
Sebagai informasi, penambahkan komisi di DPR merupakan tindak lanjut dari rencana penambahkan kementerian dan lembaga di era kepemimpinan Prabowo.
Dari informasi yang diterima ERA.id, Prabowo berencana membentuk lebih dari 40 kementerian dan lembaga di kabinetnya.
