Tim Editor
ERA.id - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengupayakan tidak ada komponen impor dalam rantai pasok makan bergizi gratis, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pengantaran ke anak-anak sekolah.
“Jadi, kita kalau bisa tidak ada komponen impor dalam makan bergizi gratis ini. Kita libatkan semua masyarakat dalam proses rantai pasok makan bergizi gratis ini,” ujar dia dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (Pemmas) Muhaimin Iskandar di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa (5/11/2024).
Ia menegaskan pelibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis dilakukan mulai dari sumber pasokan bahan makanan hingga pengantaran ke sasaran prioritas awal yakni anak-anak sekolah.
“Produksi makanan sampai pengantaran makanan ke anak-anak sekolah, kan itu melibatkan banyak sumber bahan makanan dari mulai susu, telur, daging, sayur, dan sebagainya, memang harus dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat Indonesia, karena komitmen Kepala Badan Gizi dan kami semua jangan sampai itu ada barang impor, kalau bisa diproduksi oleh seluruh masyarakat Indonesia, utamanya di perdesaan,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Pemmas Muhaimin Iskandar mengemukakan program makan bergizi gratis menjadi momentum bangkitnya koperasi di Indonesia.
“Momentum makan bergizi nasional ini benar-benar jadi momentum bangkitnya koperasi Indonesia. Berbagai kementerian semua akan bekerja keras, termasuk yang ada dalam koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini semua harus berkontribusi, dan kita berharap baik daerah maupun pusat, kelembagaan, pemerintahan maupun non-pemerintahan bahu membahu berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan akan membentuk satuan pelayanan di daerah yang akan menangani 3.000 sasaran, dan akan menggandeng pemerintah daerah untuk bekerja sama membangun infrastrukturnya.
"Badan Gizi tetap akan menempatkan tiga orang di satuan pelayanan tersebut, satu sarjana di bidang pembangunan, yang satunya ahli gizi, dan satu lagi adalah ahli keuangan," ucap Dadan.
Ia berharap satuan pelayanan akan mendapatkan bahan baku lokal yang bisa diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), koperasi, atau UMKM, dengan syarat baik Bumdes, koperasi, atau UMKM tersebut layak e-katalog.
