Tim Editor
ERA.id - Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan akan memanggil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri terkait penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap kasus Harun Masikhu.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menanggapi bahwa rencana pemanggilan mantan Presiden RI itu terlalu dipaksanakan.
"Terlalu jauh dan terlalu dipaksakan," kata dia, Sabtu (28/12/2024).
Saat ini, kata dia, PDIP akan membantu proses hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto. "PDI Perjuangan dan Sekjen Hasto Kristiyanto sudah mengatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang ada," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta kepada seluruh kader dan simpatisan agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.
"Kita ingin KPK independen, bekerja profesional, transparan, Akuntable dan bebas dari kepentingan politik," katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.
Setyo mengungkapkan Hasto berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.
“Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya,” ujarnya. (Ant)
