Tim Editor
ERA.id - Legislator PKB Mohammad Toha menolak usulan dana zakat digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, usulan tersebut tidak tepat sasaran dan salah kaprah.
"Pemerintah sudah memilki skema mensukseskan MBG. Kita juga mesti percaya, pemerintah akan bertanggungjawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Usulan penggunaan dana zakat untuk MBG jelas tidak tepat sasaran," kata Toha kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).
Dia mengingatkan bahwa DPR telah menetapkan anggaran Rp71 triliun untuk membiayai program MBG. Secara otomatis, sumber dananya sudah jelas dan tercantum dalam APBN.
Lagipula, zakat hanya diberikan untuk golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk islam (muallaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabiasan uang.
"Sesederhana ini memahami peruntukan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk delapan kategori tersebut?" kata Toha.
Dia tak menampik bahwa kondisi keuangan negara ini belum baik, tapi usulan itu mestinya yang mencerdaskan, bukan menyeleweng dari kaidah keilmuan. Apalagi ini menyangkut ajaran agama.
"Apa kita tega mengkategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar non muslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama," ujarnya.
Diberitkan sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan, pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berasal dari zakat. Tujuannya untuk membantu kekurangan anggaran sekaligus mengajak masyarakat terlibat dalam program unggulan pemerintah.
"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranta adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakit yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
"Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada," sambungnya.
Di sisi lain, dia menyoroti keterlibatan parlemen dalam program MBG. Termasuk mencari formulasi pembiayaan untuk program tersebut, sehingga tak sepenuhnya bergantung pada APBN.
"Kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada karena pasti sangat terbatas," ujarnya.
