ERA.id - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan ingin memaksimalkan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ingin KPK juga menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga penanganan kebakaran hutan.
Hal ini disampaikan Budi usai audiensi antara KPK dan Kemnko Polkam pada Kamis (16/1). Pertemuan membahas sejumlah hal, termasuk penguatan koordinasi dan kerja sama untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.
"KPK ke depannya juga akan terlibat dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dan penanganan kebakaran hutan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025).
Budi menyebut KPK sudah dilibatkan dalam desk pencegahan dan perbaikan tata kelola yang dibentuk Kemenko Polkam. Tapi, ia ingin kerja lembaga ini bisa lebih luas sehingga permasalahan yang ada bisa segera dibereskan.
"Dengan adanya desk ini, KPK akan lebih terintegrasi dalam upaya penanggulangan masalah-masalah strategis di Indonesia," tegas mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.
Sementara Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kemenko Polkam. Dia yakin langkah ini bisa menjadi cara untuk memberantas korupsi.
Apalagi, pertemuan ini juga membahas pentingnya transparansi, pengawasan berbasis risiko untuk mencegah kebocoran anggaran hingga edukasi dan kampanye antikorupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan.
Kemudian pembicaraan mengenai pemanfaatan teknologi dan digitalisasi turut dilakukan. Sehingga, ke depannya konektivitas antara KPK, kementerian, dan pemerintah daerah bisa terlaksana.
"Kami berharap koordinasi dan kerja sama yang terjalin menciptakan sinergi yang baik antara Kemenkopolkam dan KPK. Saya yakin dengan koordinasi dan kerja sama yang baik, tujuan pemberantasan korupsi melalui pencegahan maupun penindakan bisa tercapai dengan optimal," ungkapnya.