Tim Editor
ERA.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang belakangan ramai diperbincangkan.
Menurutnya, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden, dan ia memilih untuk tetap fokus menjalankan tugasnya di Kementerian Sosial.
“Soal reshuffle, itu hak prerogatif Presiden. Kita tunggu saja. Yang penting, kami semua tetap berada dalam satu barisan untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Gus Ipul usai menghadiri acara penandatanganan MoU antara Kementerian Sosial dan Forum Rektor Indonesia di Graha Unesa, Senin (10/2/2025).
Mantan Wali Kota Pasuruan itu menegaskan bahwa saat ini yang terpenting adalah memastikan seluruh program kementerian berjalan dengan baik.
Mantan Wali Kota Pasuruan itu menegaskan bahwa saat ini yang terpenting adalah memastikan seluruh program kementerian berjalan dengan baik.
Terutama dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan melakukan pemutakhiran data penerima agar bantuan lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga menyatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak penuh Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada kepastian kapan perombakan kabinet akan dilakukan dan siapa saja yang akan terkena evaluasi.
“Di luar ini kan hanya spekulasi. Kami juga tidak memiliki informasi lebih terkait kapan reshuffle dilakukan dan siapa yang akan terkena. Itu sepenuhnya kewenangan Presiden,” ujar Hasan di Jakarta, Jumat (7/2).
Menurut Hasan, Presiden Prabowo selalu mengingatkan para pembantunya untuk bekerja secara optimal. Evaluasi kabinet nantinya akan diberikan kepada siapa pun yang dinilai tidak sejalan dengan visi dan arah kebijakan Presiden.
“Siapa pun yang tidak seirama dengan Presiden, tentu akan dievaluasi,” tegasnya.
