Tim Editor
ERA.id - Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan untuk memberantas kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Sebab, pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda utama pemerintahan saat ini.
Dukungan itu datang dari Koalisi Relawan Prabowo Nusantara, yang terdiri dari PrabowoGibran (ProGib) Nusantara, Future Generation Association, Pioneer Bangsa, GN, Logis 08 dan berbagai elemen relawan lainnya.
Ketua Presidium Koalisi Hafif Assaf mengatakan, pihaknya mendukung gerakan bersih-bersih khususnya di sektor energi, terutama dalam memastikan BUMN strategis seperti Pertamina beserta sub-holdingnya dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi korupsi dalam pemerintahannya. Pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat,” ujar Hafif di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Dukungan juga diberikan kepada Pertamina (Persero) di bawah kepemimpinan manajemen baru, yakni Direktur Utama, Simon Mantiri dan Komisaris Utama, Mochamad Iriawan.
“Koalisi percaya bahwa kepemimpinan baru di Pertamina ini dapat membawa perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, praktik-praktik good governance, sejalan dengan komitmen pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan BUMN yang bersih dan profesional,” tutur Hafif.
Apalagi, lanjut Hafif, kepemimpinan baru di Pertamina (Persero) sudah menunjukan keberanian untuk meminta maaf dan bertekad berjuang untuk membawa Pertamina yang bersih.
“Kami harus memberi kepercayaan untuk memperkuat semangat juang para pimpinan Pertamina saat ini membawa perubahan. Dukungan yang berarti akan membantu kinerjanya semakin optimal. Pada akhirnya langkah itu juga dilakukan untuk kepentingan rakyat, agar kejadian seperti ini tidak terulang,” paparnya.
Lebih lanjut, dia mendesak aparat penegak hukum tidak ragu-ragu dalam mengusut tuntas kasus ini serta mengungkap dalang utama yang bertanggung jawab sampai ke akar-akarnya.
“Kasus ini bukan hanya soal menindak individu yang terlibat, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang memungkinkan praktik korupsi terjadi harus diperbaiki secara menyeluruh. Kita tidak boleh membiarkan kasus serupa terulang kembali di masa depan,” kata Hafif.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023 pada Senin (24/2).
Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar menyebut dari ketujuh orang tersangka itu empat diantaranya merupakan pegawai Pertamina dan tiga dari pihak swasta.
Ketujuh tersangka itu yakni Dirut Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; dan YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping.
Lalu AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International; MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.
Pihak Kejagung mengatakan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 90 menjadi Pertamax (RON 92).
"BBM berjenis RON 90, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian dioplos, dicampur," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/2).
Belakangan, Kejagung menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi tersebut.
Kedua tersangka itu yakni Direktur Pemasaran Pusat & Niaga Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dan Edward Corne selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.
Kekinian, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri meminta maaf kepada masyarakat atas kasus korupsi tata kelola minyak dan produk kilang. Kasus hukum itu menjadi sorotan belakangan ini.
Permintaan maaf itu disampaikan dalam konferensi pers di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (3/3/2025).
"Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini," ujar Simon.
Pertamina mengakui kasus korupsi tersebut menyebabkan keresahan di tengah masyarakat.
Oleh karenanya, Simon berjanji akan memperbaiki tata kelola Pertamina menjadi lebih baik dan menghadirkan bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
“Kami akan membenahi diri, kami akan memperbaiki diri,” kata Simon.
