Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menegaskan, pihaknya tidak akan membentuk panitia khusus (pansus) terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.
Dia mengatakan, Komisi XII DPR percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus tersebut.
"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silahkan ditegakkan setegak-tegaknya," kata Bambang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (8/3/2025).
Dia menegaskan, kasus korupsi tata kelola minyak tidak akan ditarik ke ranah politik. Oleh karena itu, DPR mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejagung.
"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang.
Selain itu, Bambang mendukung Pertamina untuk menjadi lebih baik dalam hal pelayanan masyarakat. Dia menyebut oknum nakal memang harus ditangkap, namun Pertamina harus diselamatkan.
"Kami mendukung penegakan hukum dan mendukung agar Pertamina menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," ujarnya.
Diketahui, Kejagung tengah mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Terbaru, Jaksa Agung menyatakan tengah bekerja sama dengan BPK RI untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.
Saat ini, total ada sembilan orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus itu.
Enam diantaranya petinggi sub holding PT Pertamina, sementara tiga lainnya dari pihak swasta.
