Tim Editor
ERA.id - Mantan menteri kelautan era pemerintahan Joko Widodo, Susi Pudjiastuti, meminta Presiden RI Prabowo Subianto agar membubarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya, alih-alih membangun, kementerian itu juga menghancurkan industri dalam negeri.
"Dari dulu sampai sekarang pendapat saya sama; Bubarkan kementrian perdagangan!! Tata Niaga yg segala bisa diatur ( quota ) menghancurkan industri dalam negeri, merugikan petani, penambak garam dll," tulis Susi melalui akun X-nya @susipudjiastuti, Selasa (11/3/2025).
"Saya pernah usulkan hal ini kepada Pak @jokowi, sekarang saya usulkan kembali ke Pak Presiden @prabowo," lanjutnya.
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi kasus pengurangan takaran minyak bersubsidi MinyaKita yang sedang marak.
Sejumlah laporan menunjukkan sebagian produk MinyaKita yang semestinya berisi 1 liter minyak goreng hanya berisi 750 mililiter. Selain itu, beberapa dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyebut ada dugaan permainan pemberian izin kepada produsen dalam kasus ini.
"Ngomongin MinyaKita, jangan hanya ngomongin yang kurang dari 1 liter. Pertama, dicek dulu yang kurang 1 liter itu adalah produsen yang terdaftar atau tidak," kata Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
"Kalau produsen yang tidak terdaftar berarti sudah ada permainan," sambungnya.
Dia mengungkapkan izin peredaran MinyaKita sejak awal sudah berlapas. Misalnya, untuk izin produksi dan SNI menjadi kewenangan Kemendag. Sementara untuk izin edar menjadi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Nah, semua itu kan harus dengan standar dan kualitas yang sesuai dengan peraturan perizinan yang ada," ucapnya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan banyaknya produsen yang mendapatkan izin edar MinyaKita. Dengan temuan di lapangan, menurut Rieke, patut dicurgai adanya permainan stok dan harga MinyaKita.
"Jadi ada indikasi permainan stok MinyaKita dan permainan harganya," ucap Rieke.
