Tim Editor
ERA.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyarankan pemerintah Indonesia melobi forum World Trade Organization (WTO) dan mendorong penyehatan perdagangan global. Sehingga perekonomian tidak hanya dikuasai satu negara dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat dunia.
Hal itu merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menaikan tarif barang ke Indonesia sebesar 32 persen.
"Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internastional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional," kata Said melalui keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).
Di sisi lain, tarif Trump diyakini berdampak pada perekonomian dalam negeri. Apalagi, kondisi di Tanah Air juga tengah mengalami penurunan daya belu, serta kondisi pasar saham dan keuangan yang sangat volatile.
Terkait kondisi tersebut, Said menyarankan agar pemerintah menjaga produk-produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dan mencari pasar penggati apabila produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.
"Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan," katanya.
Selanjutnya, pemerintah juga perlu memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor. Hal ini sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa.
Kemudian memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para Importir. Serta memperluas dan memperdalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar AS.
Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat.
"Memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional," kata Said.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan pemerintah untuk membangun komunikasi yang terpercaya kepada publik.
"Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha," kata Said.
