Tim Editor
ERA.id - Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer bertentangan dengan konsep pedagogi.
"Dalam dunia pendidikan, kalau ada masalah itu tidak harus kemudian diserahkan kepada institusi lain dulu. Kan gini ya, anak nakal itu kan tidak bisa diseragamkan. Masalahnya kan bisa beda-beda dan TNI bukan obat segala masalah," kata Cecep saat dihubungi Antara di Bandung, Rabu (30/4/2025).
Menurut Cecep, lebih baik yang diusung bukanlah konsep wajib militer, tetapi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) yang memang sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
"Kalau saya konsepnya bukan pendidikan militer seperti wamil, tetapi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara... memang itu amanat Undang-Undang tentang PSDN, yaitu Pengembangan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara," ucap Cecep.
Dalam beleid tersebut, lanjut dia, dijelaskan mengenai PPBN yang levelnya bukan pendidikan militer, tapi pendahuluannya seperti Resimen Mahasiswa (Menwa) di kampus-kampus.
"Mungkin maksud KDM juga dugaan saya ke situ," ujarnya.
Akan tetapi, seumpama PPBN itu mau diterapkan, dia meminta Dedi Mulyadi merancang programnya dengan matang sebelum diberlakukan.
Menurut Cecep, program PPBN juga akan lebih baik diberlakukan bagi seluruh siswa, bukan hanya bagi siswa bermasalah.
"Jadi bukan hanya untuk siswa nakal, tapi untuk seluruh siswa. Jadi harus terprogram, dibuat roadmap-nya, grand design-nya sampai kapan, dan anak itu di boarding school nanti diinapkan di mana, jadi nanti sekolah lagi, jadi tidak selama enam bulan full di situ bukan," katanya.
