Tim Editor
ERA.id - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan segera menghapuskan sistem tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Dia bakal memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mempelajarinya.
"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional mempelajari, bagaimana caranya, walau tidak segera, tapi secepat-cepatnya menghapus outsourcing," kata Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri Hari Buruh (May Day) di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Namun, dia meminta langkah ini dilakukan secara realistis. Menurutnya, kepentingan investor juga harus diperhitungkan.
Sebab, tanpa investor maka tidak ada pabrik yang bisa menyerap tenaga kerja.
"Tapi saudara, kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kian tidak bekerja," kata Prabowo.
"Jadi kita harus bekerja sama dengan mereka," sambungnya.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat Prabowo akan mengumpulkan 150 pimpinan buruh dan pimpinan perusahaan di Indonesia. Pertemuan itu akan digelar di Istana Bogor, Jawa Barat.
Dia menjanjikan akan menyampaikan kepada para pengusaha untuk ikut memperhatikan kesejahteraan para pekerja.
"Kita akan duduk bersama, saya akan mengatakan kepada para pengusaha, 'saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik'," katanya.
Diketahui, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional belum resmi terbentuk. Namun Prabowo memastikan akan segera membentuknya dalam waktu singkat.
Nantinya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan diisi oleh pimpinan-pimpinan serikat pekerja maupun federasi buruh. Mereka diberikan tugas sebagai penasihat presiden terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan.
Selain itu, dia juga akan membentuk Satgas PHK. Hal ini merupakan saran dari sejumlah pimpinan kelompok buruh.
Dia tak merinci apa yang nantinya menjadi tugas Satgas PHK. Namun dia memastikan bahwa negara tidak akan tinggal diam jika ada PHK yang dilakukan semena-mena.
