Tim Editor
ERA.id - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengaku, tidak terlalu dilibatkan dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menandatangani 13 perjanjian kerja sama (MoU).
Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
"Namun kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala. Contohnya tentang pelibatan kami, itu kami tidak dilibatkan dalam hal-hal yang komitmen awalnya itu seharusnya BPOM dilibatkan," kata Ikrar.
Dia lantas menyontohkan bagaimana BPOM tak pernah dilibatkan dalam pengawasan dapur-dapur yang memproduksi MBG. Padahal, pihaknya memiliki personel dan keahlian untuk melakukan pengawasan.
BPOM, menurutnya, hanya dilibatkan untuk memberikan modul-modul pelatihan terkait tata cara kelola dapur MBG saja, tanpa pernah diajak untuk ikut mengawasi.
"Selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kita tidak (dilibatkan) dalam ini sudah layak atau tidak dapurnya, sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," kata Ikrar.
"(BPOM) dilibatkan dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kan harus dilibatkan seharusnya," sambungnya.
BPOM juga mengaku tak dilibatkan dalam proses pengawasan penyediaan bahan-bahan mentah, yang nantinya diolah menjadi makanan MBG. Sementara, hal itu masuk dalam 13 poin perjanjian kerja sama dengan BGN
Sebaliknya, dia mengatakan, BPOM baru dilibatkan saat ada kasus keracunan MBG.
"Ada 13 program yang seharusnya kami dilibatkan. Tapi kami tidak dilibatkan untuk itu. Nah kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa," kata Ikrar.
Dia pun berharap Komisi IX bisa membantu mengkoordinasikan hal tersebut dengan BGN, agar poin-poin kerja sama bisa dijalankan demi menyukseskan program MBG.
"Karena memang itu kenyataannya, maksudnya kami menjelaskan dengan transparan apa adanya supaya menggugah BGN supaya melibatkan kami,” ungkap Ikrar.
“Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu,” pungkasnya.
