Tim Editor
ERA.id - Komisi X DPR mengaku pemerintah belum pernah membahas rencana penulisan ulang sejarah Indonesia dengan pihaknya. Sementara, Kementerian Kebudayaan menargetkan rencana tersebut rampung pada Agustus 2025.
Hal itu disampaikan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
"Terus terang, kami pun belum pernah bertemu secara langsung dan membahas apa persisnya hal-hal yang akan direvisi atau bagaimana prosesnya dan sebagainya," kata Ketua Komisi X DPR Hetifah.
Senada, Anggota Komisi X DPR Mercy Barends juga mengaku bahwa pihaknya belum pernah menerima dokumen apapun dari pemerintah terkait rencana penulisan ulang sejarah.
Dia mengatakan, rencana itu diketahui justru dari media sosial. Oleh karena itu, masukan dari AKSI tak bisa memberikan banyak komentar.
"Kita belum pernah menerima satu dokumen resmi dalam bentuk apapun dari Kementerian Kebudayaan. Kita hanya membaca beberapa kali, saya lihat TikToknya pak menteri, kemudian sejumlah media mengangkat berita tentang penulisan ulang sejarah," kata Mercy.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti menyoroti soal pernyataan pemerintah bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Sementara pihaknya tidak pernah diajak membahas rencana tersebut.
Dia pun meminta supaya Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon segera dipanggil untuk membahas rencana penulisan ulang sejarah Indonesia.
"Harus kita pastikan kita berikan alokasi waktu secepat mungkin, artinya sebelum reses harus sudah kita lakukan rapat kerja dengan kementerian kebudayaan," kata Esti.
Sebelumnya, Fadli menargetkan penulisan ulang sejarah Indonesia rampung pada Agustus 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
"Sebentar lagi selesainya, Agustus target kita," kata Fadli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).
Fadli menyatakan penulisan ulang sejarah itu akan melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Menurutnya, mereka yang terlibat itu memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidangnya.
"Ada banyak temuan-temuan misalnya di era prasejarah, dan juga penambahan-penambahan pada masa pemerintahan yang lalu dan sebagainya," ujar dia.
Fadli menyebut penulisan sejarah resmi Indonesia itu terakhir kali dituangkan pada 2012 dalam buku 'Indonesia Dalam Arus Sejarah'.
