Tim Editor
ERA.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengomentari polemik yang terjadi usai Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyangkal adanya perkosaan jelang peralihan kekuasaan dari zaman Orde Baru ke reformasi.
Hasan juga meminta publik tak terburu-buru berspekulasi terkait proses penulisan lanjutan sejarah Indonesia yang digagas oleh Fadli lalu dikerjakan sejarawan profesional yang diklaim memiliki kredibilitas tinggi dan takkan mengorbankan integritas akademiknya.
"Ini bukan menulis ulang, tapi melanjutkan penulisan sejarah Indonesia. Mungkin terakhir kali ditulis tahun 1998. Sejak itu, belum ada upaya serius untuk mendokumentasikan perkembangan sejarah bangsa," ujar Hasan, di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Senin kemarin.
Soal polemik, Hasan meminta publik memberi ruang kepada para ahli untuk bekerja secara ilmiah, sebab terlalu banyak opini prematur dan pergunjingan di media sosial yang belum tentu berdasar.
"Jadi, kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi, tapi jangan divonis macam-macam dulu," katanya.
Hasan menambahkan, jika memang ada perbedaan pendapat atau kritik, sebaiknya disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas di bidang sejarah, bukan berdasarkan spekulasi atau narasi populer.
"Jadi, kita lihat dulu mereka menulis apa. Kalau sudah kita punya draft resminya, nanti baru kita koreksi bareng-bareng," katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat ini tengah menyusun kelanjutan narasi sejarah nasional, termasuk fase-fase penting pascareformasi. Proses ini disebut melibatkan para sejarawan dari berbagai latar belakang institusi dan pendekatan keilmuan.
