Tim Editor
ERA.id - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon meminta semua pihak tak terburu-buru menghakimi proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digarap. Sebab belum selesai dan akan ada uji publik sebelum dirampungkan.
Dia mengatakan, bisa saja hasil dari penulisan ulang sejarah Indonesia justru lebih disukai dan diterima semua pihak.
"Ya ini kan lihat lebih dulu makanya, jangan menghakimi apa yang belum ada. Jangan-jangan nanti anda lebih suka dengan sejarah ini," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Dia memastikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus dilakukan. Meskipun sejumlah pihak mendesak agar proyek tersebut ditunda maupun dihentikan pengerjaannya.
Menurutnya, akan ada uji publik terlebih dahulu sebelum difinalisasi. Rencananya, uji publik penulisan ulang sejarah Indonesia akan digelar pada Juli 2025.
"Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis. Ya bulan Juli ini (uji publik dilaksanakan)," kata Fadli.
Uji publik itu bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, sekaligus menambahkan data-data penulisan sejarah apabila dirasa masih kurang.
Pihaknya akan menggandeng banyak kalangan, termasuk akademisi, sejarahwan, hingga arkeolog.
"Untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pemangku kepentingan sejarah. (Melibatkan) perguruan tinggi dan lain-lain, ya pastilah arkeolog," kata Fadli.
Politisi Gerindra itu menegaskan, tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia. Dia menjamin seluruhnya berlangsung transparan.
"(Uji publik) memang sudah kita rencanakan, karena kita memang transparan. Tapi jangan baru nulis judul terus langsung mau diuji publik, apanya yang mau diuji publik? Baru ada judulnya," kata Fadli.
"Tunggu dulu dong sampai 80 persen atau 90 persen, baru diuji, baru bisa tahu. Jangan baru judul lansung mau diuji publik," tegasnya.
Diketahui, pemerintah tengah mengerjakan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang terdiri dari 11 jilid. Proyek ini memakan anggaran sekitat Rp9 miliar.
Proyek ini menuai polemik. Sejumlah akademisi, aktivis, hingga sejarahwan mengkritik penulisan ulang sejarah tersebut.
Diduga pemerintah meniadakan sejumlah peristiwa sejarah. Salah satunya terkait tragedi 1998.
Belakangan, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyangkal adanya perkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998 terjadi. Dia menyebut perisitwa itu hanya rumor dan tidak ada data solid.
