Tim Editor
ERA.id - Pemerintah RI menyatakan sedang mengkaji kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun dan memperbaiki pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut opsi itu dipertimbangkan pascainsiden Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang ambruk dan menewaskan puluhan santri pada 29 September 2025.
"Pascakejadian kemarin, kemudian muncul beberapa pemikiran, salah satunya adalah mungkinkah pembangunan-pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN," ujar Pras usai mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di kediamannya, kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10) malam
Pras menjelaskan, kajian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari jumlah dan kondisi pesantren yang ada, hingga kemungkinan pembangunan pesantren baru di masa mendatang.
Menurut Prasetyo pemerintah ingin memastikan skema yang dipilih benar-benar efektif dan tepat sasaran.
"Ini juga berkaitan dengan apakah pondok pesantren yang sudah eksis menjadi prioritas, atau ada kebutuhan membangun pondok baru. Semuanya sedang dicoba dipelajari," jelasnya.
Lalu, kata Prasetyo, keselamatan dan keamanan santri menjadi perhatian utama Presiden Prabowo. Kepala Negara pun memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
"Kementerian PU diminta untuk melakukan cek lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa pembangunan-pembangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya," katanya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat infrastruktur pendidikan keagamaan sekaligus melindungi keselamatan para santri di seluruh wilayah Indonesia.
