Tim Editor
ERA.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sindiran balik kepada Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar soal tobat nasuha. Bahlil menyebut yang bisa memberi perintah hanya Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan Bahlil tersebut menanggapi seruan Menko Muhaimin Iskandar atau yang sering disapa Cak Imin yang bersurat kepada tiga menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar melakukan evaluasi total atau yang disebutnya dalam istilah tobat nasuha.
"Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga pertobatan nasuha-lah, semuanya ya. Semua kita, semua harus apa ya...ya evaluasi diri, ya," kata Bahlil, dikutip Antara, Kamis (4/12/2025).
Bukan hanya itu saja, Bahlil juga memberi sindiran halus soal siapa yang berhak memberi perintah kepada jajaran menteri. Menurutnya, hanya Presiden Prabowo Subianto yang bisa memberi perintah untuk para menteri di kabinet.
Berlandaskan hal itu, ia menekankan hanya fokus menjalankan perintah Presiden Prabowo, khususnya penanganan di lokasi bencana.
"Yang bisa di kabinet, yang bisa perintah saya, Pak Presiden Prabowo. Dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana," tegasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menko Muhaimin mengaku telah berkirim surat untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menjelaskan surat tersebut berisi ajakan untuk evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah terkait banjir di Sumatera.
Ajakan ini terkait dengan bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
"Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya, Tobat Nasuha. Itu kuncinya," ujar Cak imin saat memberikan sambutan di Bandung (1/12).
Sebagai nahdliyin, Cak Imin menjelaskan pemerintah harus melakukan evaluasi total terkait kebijakan yang berkaitan dengan alam, atau yang disebutnya sebagai tobat nasuha.
