Tim Editor
ERA.id - PDI Perjuangan menegaskan diri sebagai partai penyeimbang di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kader muda PDIP Seno Bagaskoro mengatakan, sikap ini diambil sejak kontestasi Pemilu 2024 usai.
"Kami sampaikan jauh-jauh hari. Tidak waktu akhir-akhir ini sebetulnya, tetapi sejak setelah pemilu berlangsung selesai waktu setelah Pak Presiden dilantik, kami sudah menyampaikan suatu bentuk pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak akan, tidak di dalam pemerintahan Pak Prabowo," kata Seno saat Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).
Dia menjelaskan, sikap PDIP ini sesuai dengan konstitusi di Indonesia yang tidak mengenal oposisi. Sebab sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi presidential.
"Tetapi logikanya di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi," kata Seno.
konstitusi Indonesia yang mengatur sistem presidensial hanya menjelaskan pihak yang ada di dalam atau di luar pemerintahan.
PDIP, kata dia, sudah menyatakan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo. Partai berkelir merah itu siap menjadi mitra kritis sekaligus strategis, sehingga mengambil sikap sebagai parpol penyeimbang.
"Nah buat kami, sikap yang paling rasional bagi PDI Perjuangan adalah sebagai partai politik penyeimbang. Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis," ungkapnya.
Seno mengatakan, sebagai penyeimbang tak membuat PDIP sulit memilih langkah berbeda terhadap partai yang berada di dalam pemerintahan Prabowo.
Misalnya, PDIP berbeda jalan dengan pemerintah dan partai di dalam pemerintahan Prabowo menyikapi wacana mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD.
PDIP konsisten menolak pilkada melalui DPRD karena demokrasi seperti itu menjauhkan rakyat dari pemimpin. Sebab, pejabat level bupati dan wali kota dipilih melalui keterwakilan.
"Dalam demokrasi kita, bagaimana seorang pemimpin itu bisa bonding dengan rakyatnya, bisa merasakan keresahan rakyatnya, bisa mencari solusi terbaik untuk masalah rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Kalau dalam waktu pemilihan, dia sadar betul bahwa dia dipilih hanya oleh segelintir orang, tidak dipilih oleh mayoritas suara rakyat, maka tidak akan mungkin masalah-masalah rakyat yang begitu krusial itu bisa selesai," ungkapnya.
Seno mengatakan PDIP tidak khawatir menempuh jalan sunyi ketika konsisten menolak evaluasi sistem pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD.
"Oleh karena itu di dalam jalan sunyi yang hari ini kita tempuh, saya bilang jalan sunyi karena memang sunyi tidak banyak yang kemudian kami ditemani oleh banyak orang, tetapi kami percaya bahwa masih banyak orang yang masih ingin agar pemilu kita itu dipilih langsung oleh rakyat, di tengah jalan sunyi itu kami berani mengambil sikap yang tentu saja sangat berbeda, sangat kontras," ungkap dia.
