Tim Editor
ERA.id - KPK memerhatikan kehebohan Badan Gizi Nasional (BGN) yang membeli 25.644 unit motor berharga mahal.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (14/4/2026) menjelaskan, rawan korupsi sejak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dalam proyek itu.
"Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya, sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?" ujarnya.
"Kemudian terkait dengan kebutuhan, apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan dengan spek demikian itu rata dibutuhkan di semua lokasi atau seperti apa?"
Sementara itu, ketika ditanya pandangan KPK terhadap isu PT Yasa Artha Trimanunggal selaku pemenang pengadaan yang dinilai belum banyak memiliki dealer atau penyalur.
"Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kan tentu itu harus dilihat, mengapa misalnya vendor A yang menang, gitu kan? Pasti ada argumentasi-argumentasi dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, itu yang kemudian nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Sebelumnya, pada 7 April 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan pengadaan motor listrik tersebut memakai anggaran tahun 2025 dan belum dibagikan secara resmi kepada kepala SPPG.
Ia mengatakan realisasi pengadaan sepeda motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25 ribu unit.
Sehari setelahnya atau pada 8 April 2026, Dadan mengatakan pengadaan sepeda motor listrik tersebut untuk Kepala SPPG di wilayah dengan akses transportasi sulit dan bertujuan memastikan kelancaran penyaluran program Makan Bergizi Gratis.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi anggaran untuk pengadaan sepeda motor listrik SPPG memakai alokasi tahun 2025 dan tidak ada pembelian pada 2026.
Adapun sepeda motor listrik yang menjadi objek pengadaan tersebut diduga adalah sepeda motor listrik Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX.
