Tim Editor
ERA.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (3/6/2026). Penggeledahan itu diduga terkait dengan praktik korupsi jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada proyek makan bergizi gratis (MBG).
"Pintu masuknya itu, setelah itu baru masuk nanti jual-beli titik (SPPG) yang dilakukan oleh oknum-oknum," kata sumber di Kejagung, Rabu (3/6/2026).
Informasi awal yang diperoleh, kasus jual beli SPPG ini diduga berawal dari temuan pelanggaran pada proyek pengadaan SPPG. Kejahatan ini melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi BGN. Hingga saat ini, penyidik masih terus melakukan penggeledahan di kantor BGN untuk mengumpulkan barang bukti.
Penggeledahan juga nantinya akan dilakukan di kediaman pihak-pihak terkait. Untuk barang bukti yang diamankan dari kegiatan tersebut belum diketahui.
Kejagung akan memberikan keterangan resmi terkait detail kasus dan penggeledahan kantor BGN pada sore nanti.
Sebelumnya, Nanik S. Deyang yang sempat menjabat Wakil Kepala BGN, kini menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Prabowo juga mengangkat Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Lodewijk Pusung serta Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Sony Sonjaya.
Dia mengatakan pencopotan itu diambil setelah Prabowo mengevaluasi BGN selama kurang lebih 1,5 tahun termasuk menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, masyarakat, dan penerima manfaat proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pras menjelaskan BGN memerlukan tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas.
Tak lupa, Pras berterima kasih kepada Dadan cs selama membangun fondasi dan mengembangkan BGN. "Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat," tandas Pras dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6).
