Tim Editor
ERA.id - KPK menyinggung penyelenggaraan retret dalam aspek pencegahan korupsi setelah marak kepala daerah ditangkap.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam rangka membantu Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi di tanah air.
"Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri buat KPK untuk membantu tugas-tugas Presiden dalam rangka bersih-bersih kepala daerah yang tidak sebagaimana tujuan retret itu sendiri," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/7).
Penindakan terhadap kepala daerah melalui OTT bukan pertama kali dilakukan oleh KPK. Sebelumnya, dari tahun 2025 hingga 18 Juli 2026, ada 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Pada 2025, mereka yang ditahan yakni Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Pada 2026, yakni Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Terbaru adalah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menjadi kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang ke-16 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Akhirnya, dia berharap para kepala daerah menghentikan niat ataupun praktik korupsi. "Mestinya menjadi pembelajaran dan cukup dihentikan praktik-praktik yang memang tujuannya untuk memperkaya dan menggerogoti keuangan daerah di daerah masing-masing begitu ya," tandasnya.
Retret yang menyita anggaran
Retret kepala daerah itu bukan berasal dari kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto, melainkan dari anggaran negara. Sumbernya dari uang publik yang disedot.
Penyelenggaraan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah ini awalnya bukan tanpa kritik, melainkan banyak menerima sorotan. Bagaimana tidak, saat retret digelar, pemerintah mengetatkan efisiensi.
Prabowo juga menghapus anggaran bagi jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar acara-acara seremonial seperti ulang tahun maupun peringatan tertentu. Semuanya mesti digelar secara sederhana saja.
Diketahui, saat retret jajaran menteri Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu, Prabowo mengeluarkan uang pribadi untuk membiayainya.
"Enggak dong. (Biaya retret kepala daerah) dari pemerintah," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Walau begitu, pembiayaan retret kepala daerah tetap jalan terus sebab dianggap tidak bertentangan dengan perintah Prabowo yang mengetatkan efisiensi. Alasannya juga tak spesifik yakni kegiatan ini penting untuk dilakukan.
