Tim Editor
ERA.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menepis anggapan soal tak ditundanya Pilkada 2020 karena anak dan menantu Presiden Joko Widodo ikut berlaga di Pilkada tahun ini. Spekulasi tersebut dinilai telah menggerus wibawa Jokowi sebagai kepala negara.
"Yang membuat isu tersebut, langsung ataupun tidak langsung sedang men-down grade wibawa bapak Presiden kita," ujar Ketua DPP PDIP bidang Bapilu Bambang Wuryanto saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).
Bambang mengatakan, keputusan untuk tak menunda Pilkada 2020 bukan hanya dari keputusan presiden saja. Tapi juga sudah disepakati oleh Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Bahkan, dalam kesimpulan rapat dengan Komisi II beberapa waktu lalu juga sudah dimuat alasan-alasannya. "Argumentasinya sebagian juga dimuat dalam hasil keputusan rapat kerja tersebut," ujar Bambang.
Karenanya, dia meminta agar publik tidak lagi mengembangkan spekulasi tak mendasar, apalagi hingga menyangkutpautkan dengan keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution di Pilkada 2020.
"Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sebaiknya kita tidak usah mengembangkan isu yang bersifat spekulatif terlebih yang bisa menggerus wibawa pemimpin kita," tegas Bambang.
PDIP sendiri merupakan salah satu partai yang mendukung Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember mendatang, meskipun masih di tengah pandemi COVID-19.
Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di tengah pandemi ini, setiap pemimpin harus mendapat mandat dari rakyatnya agar menjalankan roda pemerintahan dengan legalitas yang sah. Apalagi sampai saat ini belum ada kepastian kapan wabah COVID-19 akan berakhir.
"Penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru. Mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari," kata Hasto dalam acara Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDI Perjuangan Surabaya melalui virtual, Minggu (20/9).
Karena itu, apabila pilkada ditunda, maka kepala daerah harus diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Sementara di dalam masa kritis, menurut Hasto, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi Plt.
"Harus memiliki legitimasi dan legalitas kuat dari rakyat. Maka Pilkada yang dijalankan pada 9 Desember ini, justru memberikan kepastian agar adanya pemimpin yang kuat, adanya pemimpin-pemimpin yang punya program pencegahan Covid yang kemudian dipilih rakyat," lanjut Hasto.
Sebelumnya, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, sikap yang diambil pemerintah ini dapat menimbulkan beragam spekulasi di tengah masyarakat.
Ujang mengatakan, bukan tidak mungkin publik berspekulasi ngototnya pemerintah untuk tetap menggelar Pilkada 2020 meskipun banyak ditolak, ada hubungannya dengan keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution di Pilkada 2020.
"Kengototan ini bisa saja diartikan karena (Presiden Joko Widodo) ingin cepat melihat anak dan menantunya menang di Pilkada 9 Desember nanti," kata Ujang kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).
Seperti diketahui, putra sulung Jokowi yaitu Gibran menjadi bakal calon wali kota Solo dan berpasangan dengan Teguh Prakosa. Sedangan menantu Jokowi yaitu Bobby diketahui maju sebagai bakal calon wali kota Medan dan berpasangan dengan kader Partai Gerindra Aulia Rachman.
