Tim Editor
ERA.id - Indonesia dinilai layak menerima bantuan pembangunan pemerintah (official development assistance/ODA) di dalam kerangka COVAX Advanced Market Commitment (AMC) untuk penyediaan vaksin COVID-19.
Hal tersebut dijelaskan dalam surat tertanggal 18 September 2020 yang diterima Presiden RI Joko Widodo dari Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), salah satu inisiator Fasilitas Akses Global Vaksin COVID-19 (COVAX) bersama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Koalisi untuk Inovasi Persiapan Epidemi (CEPI).
"Sebagai tindak lanjut surat GAVI, dalam pertemuan tadi Indonesia telah menyampaikan secara resmi yang berisi expression of interest (surat pernyataan minat--red) dari Indonesia untuk bergabung dalam COVAX Advanced Market Commitment," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pengarahan media secara virtual dari Jenewa, Swiss, usai bertemu dengan CEO GAVI dikutip dari Antara, Sabtu (17/10/2020).
Mengutip laman GAVI, fokus utama dari COVAX AMC adalah untuk memastikan 92 negara berpenghasilan menengah dan rendah yang tidak mampu sepenuhnya membayar sendiri kebutuhan vaksin COVID-19, akan mendapat akses yang sama seperti negara-negara berpenghasilan tinggi dan swadaya pada saat bersamaan.
Pendanaan untuk GAVI COVAX AMC sepenuhnya terpisah dari Fasilitas COVAX, yang berarti bahwa AMC sama sekali tidak disubsidi silang oleh dana peserta swadana. Sebaliknya, AMC akan didanai terutama melalui ODA, serta kontribusi dari sektor swasta dan filantropi. Sejauh ini, AMC telah mengumpulkan sekitar 700 juta dolar AS dari target modal awal sebesar 2 miliar dolar AS yang dibutuhkan pada akhir 2020.
Tujuan COVAX adalah untuk mendapatkan dan mengirimkan 2 miliar dosis vaksin yang disetujui pada akhir 2021. Saat ini COVAX memiliki sembilan kandidat vaksin COVID-19, yang menggunakan berbagai teknologi dan pendekatan ilmiah yang berbeda.
"Semua detail penyediaan vaksin multilateral ini, tentunya masih terus dibahas bersama. Indonesia juga secara aktif akan terus memantau perkembangan pengembangan vaksin multilateral ini," ujar Retno, tanpa menjelaskan lebih jauh berapa jumlah dosis vaksin yang akan diperoleh Indonesia melalui mekanisme tersebut.
