Tim Editor
ERA.id - Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo meskipun memicu gelombang unjuk rasa dalam dua pekan terakhir ini. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn. Moeldoko mengakui Presiden Joko Widodo mengambil risiko risiko dicaci maki demi omnibus law UU Cipta Kerja.
Meskipun berisiko besar, tapi Moeldoko mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia. Khususnya dalam hal investasi dan kemudahan berusaha.
"Presiden mengambil langkah keputusan yang tidak populis. Dicaci maki, tetapi beliau lebih mementingkan masa depan Indonesia yang semakin baik," ujar Moeldoko di Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Terkait dengan naskah final UU Cipta Kerja yang sudah ada di tangan pemerintah, Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi akan segera meneken UU sapu jagat tersebut dalam waktu dekat.
"Tinggal menunggu waktu dalam beberapa saat ditanda tangan oleh beliau, segera di undangkan dalam lembaran negara," kata Moeldoko.
Presiden Jokowi, juga telah memerintahkan jajaran menterinya untuk segera mensosialisasikan dan memberikan naskah final UU Cipta Kerja kepada kelompok maupun organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Tujuannya, agar masyarakat, khususnya yang selama ini menolak bisa sama-sama memahami substansi di dalam UU Cipta Kerja. Hal ini, kata Moeldoko, merupakan salah satu cara pemerintah melakukan komunikasi publik untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi.
"Sehingga ada banyak hal isi dari UU itu tidak terjadi seperti di seputaran informasi di medsos. Kita ingin bekerjs keras untuk menginformasikan kepada publik bahwa UU Cipta Kerja ini untuk membuka lapangan pekerjaan," tegasnya.
