Tim Editor
ERA.id - Pemerintah bakal memperbaiki komunikasi publik terkait dengan rencana vaksinasi COVID-19. Hal tersebut untuk menghindari disinfromasi dan berita hoaks.
Presieden Joko Widodo kemudian memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate menyiapkan komunikasi publik yang komperhensif.
"Saya minta ini timnya pak menteri BUMN disiapkan lagi strategi komunikasi ini, dibackup kominfo, dijelaskan komperehensif ke publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di berbagai media yang ada," tegas Jokowi saat membuka rapat terbatas Perencanaan dan Pelaksanaan Vaksinasi, Senin (26/10/2020).
Jokowi juga meminta Ercik dan Johnny untuk melibatkan sejumlah organisasi keagaman, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama (NU) untuk informasi soal kehalalan vaksin COVID-19.
"Kita libatkan terutama manfaat vaksin dan meyakinkan umat mengenai kehalalan mengenai vaksin," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi memerintahkan jajaran menterinya menyiapkan timeline secara detail soal pengadaan vaksin COVID-19 seperti sarana prasana dan infrastruktur pendukung, jalur distribusi dan internal interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah.
"Daerah ini kapan, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semuanya harus direncanakan, dipersiapakan dengan detail," tegas Jokowi.
Terkahir, untuk proses vaksinasi COVID-19, Jokowi meminta para tenaga kesehatan dilatih dan rutin melakukan simulasi. Tujuannya agar tenaga kesehatan maupun relawan paham dengan tahapan-tahapan dalam melakukan vaksinasi.
"Lakukan latihan dan simulasi, baik oleh tenaga kesehatan maupun tenaga keamanan atau relawan yang dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi," pungkas Jokowi.
