Masyarakat Tidak Mampu Harus Jadi Prioritas Vaksin COVID-19

| 27 Oct 2020 08:52
Masyarakat Tidak Mampu Harus Jadi Prioritas Vaksin COVID-19
Puan Maharani (Dok. DPR RI)

ERA.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar masyarakat tidak mampu menjadi salah satu prioritas penerima vaksin COVID-19. 

"Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan kelompok masyarakat mana yang penting untuk terlebih dahulu diberikan vaksin COVID-19," ujar Puan kepada wartawan, Senin (26/10/2020).

Puan juga meminta pemerintah untuk memfasilitasi pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat tidak mampu dan beresiko tinggi. Dia juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan biaya vaksinasi kepada peserta vaksin mandiri supaya tidak memberatkan masyarakat.

"Biaya harus dipertimbangkan, jangan sampai menjadi hambatan orang mengakses vaksin COVID-19," katanya.

Puan meminta pemerintah terus melakukan sosialisasi terhadap vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, pemerintah juga melibatkan dokter hingga tokoh masyarakat. Sosialisasi masif ini, kata Puan, perlu dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya vaksinasi dan memahami jika vaksin COVID-19 yang disediakan pemerintah aman untuk disuntikkan. Selain itu, sosialisasi ini juga dilakukan demi mencegah terjadinya penolakan dari masyarakat.

"Libatkan dokter, ahli kesehatan, tokoh masyarakat, dan semua elemen masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Jangan berasumsi bahwa semua orang akan langsung paham dan setuju untuk divaksin," tegasnya.

Terakhir, politisi PDIP ini meminta agar pemerintah dapat memastikan jika vaksin tersebut dibuat sesuai dengan kaidah ilmiah. Dia mengingatkan dalam proses penyediaannya, termasuk status kehalalan produk vaksin.

Dirinya juga menekankan perlunya Indonesia memproduksi vaksin sendiri. Mengingat, sejauh ini, vaksin COVID-19 yang akan digunakan pemerintah Indonesia berasal dari negara lain bukan produksi dalam negeri.

"Kami mengapresiasi kerja pemerintah yang berhasil menjalankan kerja sama dengan berbagai negara dalam pengadaan vaksin. Tetapi, kita sendiri di dalam negeri harus bisa cukup produksinya sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menerima vaksin," pungkasnya.

Rekomendasi