Tim Editor
ERA.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengalami banyak perubahan, salah satunya bongkar pasang jabatan komisaris perusahan pelat merah. Menariknya, kursi-kursi petinggi perusahaan BUMN itu diberikan kepada pendukung garis keras Presiden Joko Widodo saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Dalam satu bulan terakhir misalnya, sudah mencuat empat nama tim sukses dan pendukung Jokowi yang menempati kursi komisaris di sejumlah perusahaan BUMN. Pertama, pada tanggal 8 Oktober, Ulin Yusron mendapat jatah kursi komisaris independen di PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Hal itu tertuang di dalam Surat Keputusan Nomor: SK-319/MBU/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Pengembangan Pariwisata Nasional.
Ulin sebelumnya Ulin tercatat sebagai wartawan ekonomi. Dia bahkan sempat mendirikan media Berita Satu. Ia dikenal aktif di media sosial. Pria ini merupakan pendukung Jokowi sejak pilpres 2014 dan 2019.
Ulin sempat membuat geger karena mengunggah data pribadi orang yang menyebut akan 'memenggal kepala Jokowi'. Ternyata data pribadi yang diunggah bukan orang yang memberikan ancaman tersebut. Cuitan tersebut pun dihapus.
Kemudian, tim sukses Jokowi sejak Pilkada Solo Eko Sulistiyo ditunjuk sebagai komisari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penunjukannya berdasarkan SK Nomor: SK-330/MBMU/10/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 9 Oktober 2020. Eko diketahui juga pernah menduduki jabatan sebagai Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan pada periode 2014-2019
Selanjutnya, Dyah Kartika Rini juga kebagian jatah kursi komisaris independen PT Jasa Raharja. Dyah diketahui pernah menjadi relawan Jokowi saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2021 silan dan Pilpres 2014.
Terbaru, Kristia Budiarto atau Antonius Kristia Budiarto selama ini aktif di Twitter dengan nama Kang Dede alias @kangdede78 atau Dede Budhyarto mendapat jatah posisi sebagai dewan komisaris di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Penunjukan Dede berdasarkan surat Kementerian BUMN Nomor: SK-354/MBU/11/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan bagi-bagi kursi komisaris perusahaan BUMN sebagai "hadiah" telah memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Perkara cocok atau tidak cocok, kata Ujang, hal itu bisa saja dicocok-cocokan agar bisa menduduki jabatan yang ada.
"Bukan rahasia umum, komisaris itu tempat tampungan para relawan Pilpres, karena imbal jasa dan hadiah karena sudah memenangkan Jokowi. Soal cocok tidak cocok, secara politis pasti akan dicocok-cocokan," ujar Ujang saat dihubungi, Selasa (11/2/2020).
"Karena jika relawan tak ditampung jadi komisaris, maka akan melakukan perlawanan balik," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, tidak mungkin Erick Thohir memasukkan para relawan dan pendukung Jokowi ke perusahaan-perusahan pelat merah tanpa izin dari presiden. Dia menekankan, menteri adalah pembantu presiden, sehingga sudah dipastikan masuknya nama-nama tersebut merupakan pesanan dari atasan.
"Menteri itu pembantu presiden. Erick Thohir sebagai menteri BUMN juga sebagai anak buah presiden. Tak mungkin Erick Thohir memasukan relawan menjadi komisaris tanpa izin presiden," ucapnya.
Sebelum empat nama pendukung dan relawan yang mencuat sebagai komisaris di perusahaan BUMN, sudah ada sederet nama-nama lain yang juga mendapatkan jatah. Misalnya, politisi PKB Lukman Edy ditunjuk sebagai wakil komisaris PT Hutama Karya (Persero) sejak Juni 2020, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) pada akhir tahun lalu.
