Tim Editor
ERA.id - Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan pemerintah akan menggunakan sistem satu data untuk program vaksinasi COVID-19.
"Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemerintah menyiapkan infratruktur sistem satu data," ujar Erick seperti dikutip dari webinar 'Kesiapan Infrastruktur Data Vaksin COVID-19' di akun YouTube FMB91D_IKP pada Rabu (25/11/2020).
Erick menjelaskan, terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin COVID-19. Pertama, mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Kemudian membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri.
Lalu keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin, dan terakhir adalah memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menambahkan, nantinya sistem satu data vaksinasi COVID-19 akan dibantu oleh dua perusahaan pelat merah, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan PT Bio Farma. Alasannya, supaya data terekam dengan baik.
Erick memastikan, data-data pribadi masyarakat yang menerima vaksin COVID-19 akan dijaga sebaik-baiknya oleh Telkom dan Bio Farma. "Telkom dan Bio Farma, sebagai agregator saja untuk menjaga agar data bisa terekam dengan baik. Jadi bukan milik kita, ini milik pemerintah," kata Erick.
"Sebab yang namanya data pribadi itu tidak bisa jadi domain publik atau milik sebuah perusahaan, maka dari itu kerahasiaan kita jaga sejak awal dan karena itu saya tekanakan kita bantu dan data milik pemerintah," imbuhnya.
Dalam acara tersebut, Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma Soleh Ayubi mengatakan, tujuan pemerintah memanfaatkan teknologi dan membuat sistem satu data adalah untuk menghindari kesalahan serta mempercepat proses.
Apalagi, kata Soleh, proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan melibatkan banyak pihak dan harus mengikuti berbagai alur regulasi seperti regulsi dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
"Proses-proses yang sebelumnya lama seperti proses pendaftaran dan verifikasi bisa dilakukan dengan cepat. Dan kita terus berupaya menjaga kualitas, baik kualitas vaksin maupun pelayanannya," papar Soleh.
Adapun dalam proses vaksinasi COVID-19, Bio Farma dan anak perusahan holding farmasi BUMN mendapatkan tugas untuk melakukan pengadaan, pengemasan, dan pendistribusian vaksin COVID-19 agar sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi.
"Berkaitan dengan vaksin mandiri, tujuh BUMN farmasi nantinya akan membuka layanan vaksinasi," kata Soleh.
Sementara Direktur Digital Bisnis Telkom Fajrin Rasyid menambahkan, saat ini sistem satu data vaksinasi COVID-19 sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian dari kementerian dan lembaga terkait seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Dukcapil.
Sistem satu data tersebut, kata Fajrin, bisa mempermudah memberikan data untuk program vaksin COVID-19 bantuan pemerintah dan program vaksin mandiri. Dia meyakinkan data yang ada tidak akan terduplikasi di sistem data lainnya.
"Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau tedaftar dalam sistem lainnya. Sehingga mengurangi kemungkinan terjadi duplikasi dan lebih tepat sasaran memberikan vaksin," tutur Fajrin.
Untuk diketahui, sistem satu data ini sudah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Pertama di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (18/11) yang ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo. Simulasi kedua digelar di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis (19/11) yang ditinjau oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
