Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah tak saling lempar tanggung jawab antara kementerian/lembaga satu dengan lainnya soal kebocoran data pribadi milik pejabat hingga masyarakat.
Dasco mengatakan, saat ini memang hampir seluruh kementerian dan lembaga memegang data. Sehingga, jangan saling mencari kambing hitam.
"Baiknya kita jangan mencari kambing hitam permasalahan. Karena di Indonesia ini semua kementerian jadi pegang data," kata Dasco kepada wartawan di DPR RI, Senin (6/9/2021).
Dasco mengatakan, saat ini seluruh kementerian memang memegang data pribadi penduduk maupun pejabat.
Misalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memegang data yang berkaitan dengan Pemilu, kemudian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga memenang data kesehatan terlebih di tengah penanganan pandemi Covid-19.
Oleh karenanya, dia menilai sebaiknya pemerintah duduk bersama dan mencari solusi untuk mencegah terjadinya kebocoran data di kemudian hari ketimbang saling menyalahkan.
"Jadi memang kalau saling lempar mengenai tanggung jawab dari mana data bocor nggak akan ada habis-habisnya. Lebih baik kita sama-sama duduk dan mencari solusinya," kata Dasco.
Sebelumnya diberitakan, sertifikat vaksinasi Covid-19 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Presiden Joko Widodo tersebar luas di media sosial.
Terkait dengan vaksinasi Covid-19 milik Presiden Jokowi, pemerintah menilai kebocoran terjadi dari aplikasi PeduliLindungi.
"Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada sistem PeduliLindungi," kata Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Dedy Permadi melalui keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).
Sedangkan informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi COvid-19 Presiden Jokowi yang digunakan untuk mengakses Sertifikat Vaksinasi COVID-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi. Sebab, untuk NIK sendiri sebelumnya sudah mudah diakses melalui situs milik Komisi Pemlihan Umum (KPU).
"Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum. Informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa," kata Dedy.
