Tim Editor
ERA.id - Partai Gerindra tak mau mencampuri keputusan Presiden Joko Widodo dalam mencari pengganti Edhy Prabowo untuk mengisi jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, keputusan mencari pengganti menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Kalau sebagai menteri tentunya itu adalah hak prerogatif presiden. Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri," ujar Dasco kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).
Dasco mengaku, sejak penangkapan hingga penetapan Edhy sebagai tersangka oleh KPK, Partai Gerindra belum melakukan pembicaraan dengan Jokowi. Pihaknya juga belum mendapat kabar lanjutan mengenai posisi menteri KKP dari pihak Istana.
Seperti diketahui, sejak memutuskan bergabung dengan pemerintah, Partai Gerindra mendapat jatah dua kursi menteri, yaitu Menteri Pertahanan yang dijabat oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri KKP yang diisi oleh Edhy Prabowo.
"Kita belum bicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu. Kita tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden Jokowi," kata Dasco.
Sebelumnya, KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka penerima suap terkait dengan urusan ekspor benih lobster atau benur. Selain Edhy, ada 6 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka.
Edhy ditetapkan menjadi tersangka kurang dari 1x24 sejak penangkapannya oleh tim KPK di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari Honolulu, Hawai, Amerika Serikat pada 25 November dini hari.
Atas perbuatannya, Edhy mundur dari jabatannya sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra dan Menteri KKP. Dia mengaku siap menjalani proses hukuman dengan jiwa besar.
"Saya mohon maaf kepada partai saya (Partai Gerindra) saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum (Partai Gerindra) dan juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri (KKP) dan saya yakin prosesnya sudah berjalan saya akan hadapi dengan jiwa besar," kata Edhy di Gedung KPK, Kamis (26/11/2020) dini hari.
Edhy juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas perbuatannya. Dia mengatakan, apa yang menimpanya saat ini merupakan sebuah kecelakaan dan akan bertanggung jawab atas perbutannya.
Dia menambahkan, sikapnya yang selama ini tegas terhadap tidak pidana korupsi bukanlah sebuah pencitraan. Karenanya, kader Gerindra ini siap membeberkan hal-hal yang menyeretnya dalam kasus ini sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Mungkin banyak yang terkhianati seolah-olah saya pencitraan. Tapi tidak. Itu semangat. Ini adalah kecelakaan dan saya bertanggung jawab, saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yg menjadi yang saya lakukan dan ini tanggung jawab saya kepada dunia dan akhirat," tegasnya.
