Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato tentang komitmen pemerintah terkait pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tepat di Hari HAM Sedunia Tahun 2020. Jokowi mengatakan, komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Hal itu mencakup hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial serta budaya.
"Hak-hak itu harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terbaikan," tegas Jokowi yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemitraan Indonesia, Kamis (10/12/2020).
Jokowi lantas menyinggung soal pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi. Karena itu, dengan komitmen penegakan HAM, maka seluruh lapisan masyarakat perlu bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mencegah kematian serta memberikan bantuan bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM.
"Kita harus menjaga agar pandemi COVID-19 tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti sejumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama. Terkait hal tersebut, Jokowi meminta pemerintah pusat muapun daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan damai.
"Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah, secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah juga harus diklasifikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.
Jokowi menegaskan dirinya juga mendorong pembangunan sumber daya manusia sebagai pembentuk penegakan HAM. Misalnya dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku juga memberikan perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas. Saat ini, pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan HAM.
"Mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain. Dengan meningkatkan penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, maju," pungkas Jokowi.
