'Manuver' Perdana Risma 'Duduki Kursi' Menteri Sosial

| 22 Dec 2020 19:55
'Manuver' Perdana Risma 'Duduki Kursi' Menteri Sosial
Tri Rismaharini (Dok. Youtube Sekretariat Presiden)

ERA.id - Presiden Joko Widodo menunjuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai menteri sosial (mensos) menggantikan Juliari P Batubara yang tersangkut kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Mendapat tugas baru, Risma menyebut program pertama yang akan dilakukannya sebagai mensos adalah memperbaiki data penerima bantuan sosial. Untuk itu, Kementerian Sosial bakal bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Program kami yang pertama adalah perbaikan data untuk data-data penerima bantuan. Kami akan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait dengan data kependudukan dan perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing," ujar Risma dalam konfrensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/12/2020).

Risma menilai, dengan melibatkan perguruan tinggi maka program-program di Kementerian Sosial maka akan mempermudah implementasi di lapangan.

"Sehingga output atau goals-nya bisa dilihat dan bisa kita lakukan evaluasi dengan perguruan tinggi," kata Risma.

Ketua DPP PDIP ini menambahkan, nantinya Kementerian Sosial akan banyak bekerja sama dengan kementerian lainnya untuk program pemberdayaan, terlebih bagi anak terlantar dan masyarakat miskin.

Misalnya, kata Risma, Kemensos akan menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Pertanian.

"(Misalnya) bagaimana meningkatkan income (pendapatan) dan mengurangi pengeluaran, itu yang kita lakukan," kata Risma.

"Kalau kita bisa bersama-sama tentunya percepatan untuk pengurangan kemiskinan dan terutama untuk warga yang membutuhkan seperti penyandang disabilitas dan masalah sosial itu bisa ditangani secara komperhensif dan terintegrasi," paparnya.

Terakhir, kata Risma, Kemensos juga akan mengajak kerjasama Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu memenuhi hak-hak anak-anak terlantar.

"Kita ingin semua anak-anak mendapatkan hak akses pendidikan. Mereka berhak mendapatkan untuk kesehatannya. Itu yang harus kita tangani secara bersama-sama," pungkasnya.

Rekomendasi