Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo mengakui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung sejak 11 Januari hingga 25 Januari 2021 tidak efektif menekan laju penularan COVID-19.
Merespon hal tersebut, Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menilai pemerintah terlambat menyadari. Dia mengatakan, respon pemerintah dengan memberlakukan PPKM seharusnya dilakukan sejak pertengahan tahun 2020 saat pandemi COVID-19 baru menyebar di Indonesia.
"Respons yang ada saat ini adalah respon yang harusnya dilakukan pada awal-awal atau pertengahan, ya di pertengahan tahun lalu harusnya," ujar Dicky saat dihubungi, Senin (1/2/2021).
Dicky menjelaskan, respon yang dilakukan pemerintah dengan menerapkan sejumlah kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga PPKM tidak sebanding dengan besaran kasus yang terjadi saat ini.
Berdasarkan data yang dimilikinya, estimasi kasus harian terendah terus meningkat. Pada awal Desember 2020, menurut Dicky, kasus aktif hanya 50 ribu, namun di akhir Januari 2021 kasus per hari mendekati angka 200 ribu kasus.
"Tes positivity rate terus meningkat, demikian juga tren angka kematian. Jadi kebijakan saat ini ya nggak sebanding untuk merespon itu," kata Dicky.
"Sehingga kalau tidak sebanding, ya kita akan terus melihat penambahan kasus, kasus harian dan kematian, dan beban di rumah sakit. Juga sumber daya kita terpakai terus, terbuang, tapi tidak efektif kan sayang. Sayang sekali," imbuhnya.
Oleh karenanya, Dicky meminta pemerintah untuk kembali menemukan formula yang tepat untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Dia mengingatkan kebijakan yang tidak berbasis data yang valid dan juga sains semakin menjauhkan efektifitas penurunan laju kasus COVID-19.
