Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta klarifikasi terkait isu adanya lingkaran istana yang ikut dan mendukung gerakan 'kudeta' kepemimpinan di Partai Demokrat.
AHY mengatakan, menurut sejumlah keterangan saksi yang merupakan kader Partai Demokrat, gerakan untuk menggulingkan dirinya sebagai ketua umum partai mendapat sokongan dari sejumlah menteri dan pejabat di lingkaran terdekat Jokowi.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021).
AHY mengaku mendapat laporan dan aduan dari banyak kader Partai Demokrat mengenai gerakan 'kudeta' sejak sepuluh hari. Dari kesaksian yang ada, gerakan dilakukan oleh segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat. Serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.
Namun, AHY enggan menyebut siapa-siapa nama kader yang dimaksud hendak melakukan kudeta. Dia hanya merinci empat orang tersebut yaitu, satu kader demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klasifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.
Lebih lanjut, AHY menyatakan, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi salah satu alasan munculnya gerakan 'kudeta' kepemimpinan di partainya. Menurutnya, dengan melakukan kudeta posisi ketua umum Partai Demokrat, akan dijadikan kendaraan bagi pelaku untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden lima tahun mendatang.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ungkap AHY.
Meski demikian, AHY mengaku tak ingin mudah memercayai hal tersebut. Dia masih memiliki sedikit keyakinan bahwa tidak mungkin pejabat negara melakukan politik kotor.
"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan para pejabat negara yang sangat kami hormati dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," kata AHY.
"Kami berharap semua itu tidak benar. Tetapi, lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu dengan pejabat pemerintahan itu, dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya," pungkasnya.
